Minggu, 13 Desember 2009

KONSTITUSI TIDAK TERTULIS

Konstitusi secara sederhana oleh Brian Thompson dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi.[1] Organisasi dimaksud bera­gam bentuk dan kompleksitas struktur­nya. Dalam konsep konstitusi itu ter­cakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi ke­negaraan (ketatanegaraan) yang me­nen­tukan susunan dan kedu­dukan organ-organ negara, meng­atur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.[2]

Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepa­katan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayo­ritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.[3] Kata kunci­nya adalah konsensus atau general agreement.

Oleh karena itu, karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsensus dasar yang termaktub dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government).[4] Hal itu memiliki konsekuensi bahwa konstitusi selalu dibuat dan berlaku untuk suatu negara tertentu. Konstitusi dibuat berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu bangsa, kondisi yang sedang dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai.

Saat ini terdapat dua istilah, yakni konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Istilah UUD sering diartikan sama dengan konstitusi, apakah konstitusi=UUD ?. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), terjemahan kata constitution dengan kata UUD memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata Grondwet (grond= dasar; wet= undang-undang) , dan Grundgesetz (grund= dasar; gesetz= undang-undang ), yang dua-duanya menunjuk pada naskah tertulis. Dan memang tidak dapat disangkal bahwa pada dewasa ini hampir semua negara (kecuali Inggris) memiliki naskah tertulis sebagai UUD-nya. Namun, dalam kepustakaan Belanda (misalnya L.J. van Apeldoorn) diadakan pembedaan antara pengertian UUD (grondwet) dan UUD (constitutie). UUD adalah bagian tertulis dari suatu Konstitusi[5], sedangkan Konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis[6].

Herman Heller membagi Konstitusi dalam tiga pengertian[7] :

  1. konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum, melainkan konstitusi dalam pengertian sosiologis atau politis.
  2. orang mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum. Tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut abstraksi.
  3. orang mulai menulis dalam suatu naskah sebagai UU yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Lalu apakah hubungan antara UUD dan Konstitusi yang dewasa ini sering disamaartikan ?, Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (1983), “ jika pengertian Undang-Undang Dasar itu harus dihubungkan dengan pengertian Konstitusi, maka arti Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian Konstitusi yaitu Konstitusi yang ditulis. Konstitusi itu sebenarnya tidak hanya bersifat yuridis semata-mata tetapi juga sosiologis dan politis[8].

Membedakan secara prinsipil konstitusi tertulis (written constitution) dengan konstitusi tidak tertuli (unwritten constitution) adalah tidak tepat.[9]Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam satu naskah atau dalam beberapa naskah. Timbulnya konstitusi tertulis adalah pengaruh dari paham kodifikasi hukum. Salah satu negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris. Namun prinsip-prinsip konstitusi yang ada di Inggris dicantumkan dalam undang-undang seperti bill of rights.

Dengan demikian suatu konstitusi disebut tertulis jika ia dituliskan dalam satu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.[10]

Konstitusi tidak tertulis disebut juga sebagai gerunds-norm atau norma dasar atau hukum dasar (basic principles). Dan tentunya norma-norma yang tidak tertulis ini merupakan norma hukum tata negara yang dianggap ideal sebagai norma konstitusi yang juga mengikat dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Nilai dan norma yang dimaksud dapat berupa pikiran-pikiran kolektif dan dapat pula berupa kenyataan-kenyataan perilaku yang hidup dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Oleh karena itulah Constitutional rules di tiap-tiap negara berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan constitutional culture pada setiap negara.[11]

Salah satu sumber hukum tata negara adalah konvensi ketatanegaraan (constitutional convention). Prof. Jimly Ashhiddiqie mengatakan dalam bukunya pengantar hukum tata negara jilid I bahwa konvensi ketatanegaraan tidak identik dengan kebiasaan atau kebiasaan ketatanegaraan. Dalam kebiasaan diperlukan adanya pengulangan secara terus-menerus, sedangkan dalam konvensi ketatanegaraan tidak diperlukan adanya pengulangan tersebut. Konvensi ketatanegaraan (the convention of constitution) dapat berbentuk kebiasaan ketatanegaraan atau praktek (practice) ataupun constitutional usage.[12] Sehingga yang terpenting dalam hal ini adalah kebiasaan, praktek, dan kelaziman maka konvensi merupakan hal yang secara moral dianggap baik. Prof. I Gde Pantja Astawa dalam kuliah hukum tata negara nya juga mendefinisikan konvensi sebagai hal yang terjadi berulang-ulang dalam ketatanegaraan sehingga diterima sebagai norma yang secara moral dikatakan baik. Sehingga sekalipun bukan merupakan konstitusi tertulis hal ini tetap dianggap penting secara konstitusional (constitutional meaningfull).

Prof .Jimly Ashhiddiqie mengatakan bahwa konvensi merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis yang juga harus ditaati. Namun juga dapat dirubah dengan cara melakukan penyimpangan terhadap norma konvensi tersebut hingga dapat diterima sebagai konvensi ketatanegaraan yang baru.[13] Salah satu contoh konstitusi tidak tertulis adalah adanya pidato kenegaraan yang dilakukan presiden setiap tanggal 17 Agustus sejak masa orde lama hingga saat ini. Pada masa presiden Soekarno pidato tersebut merupakan hal yang bersifat simbolik sebagai bentuk pertanggungjawaban Soekarno sebagai pemimpin tertinggi revolusi kepada rakyat, sehingga pidato tersebut dilakukan di depan rakyat secara langsung. Pada masa orde baru, pidato kenegaraan berubah menjadi hal yang bersifat teknis karena dilakukan di depan rapat paripurna DPR yang dikaitkan dengan penyampaian nota keuangan dalam pengajuan APBN.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa melakukan pembedaan konstitusi sebagai konstitusi tertulis (written constitution) dan konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution) atau menyamakan konstitusi dengan UUD adalah tidak tepat dikarenakan pengertian konstitusi lebih luas ketimbang pengertian UUD. Konstitusi tidak hanya menjelma dalam UUD tetapi juga praktek-praktek ketatanegaraan dan pencantuman prinsip-prinsip konstitusi dalam setiap undang-undang tertulis seperti yang terjadi di Inggris. Pada dasarnya konstitusi merupakan sebuah gambaran mengenai budaya (culture) dari kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan atas dasar kesepakatan bersama (general agreement) yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Namun kesepakatan untuk melakukan transformasi konstitusi kedalam bentuk tulisan berdasarkan general agreement tersebut tidak serta merta menghapus konstitusi yang tidak ditransformasikan kedalam bentuk tulisan, konstitusi tersebut tetap hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa klasifikasi yang tepat dilakukan adalah membagi konstitusi sebagai konstitusi yang terkodifikasi dan konstitusi yang tidak terkodifikasi.

Perbedaan yang sangat fundamental antara konstitusi yang terkodifikasi dan yang tidak terkodifikasi adalah bahwa dalam konstitusi yang tidak terkodifikasi hanya diperlukan penyimpangan terhadap norma tersebut jika diinginkan adanya perubahan dalam masayrakat, hal ini dikarenakan bahawa konstitusi yang tidak terkodifikasi hanyalah dipertahankan atas dasar pertimbangan moral bahwa norma tersebut secara moral dikatakan baik (moraly binding). Berbeda dengan konstitusi tidak terkodifikasi, dalam konstitusi yang terkodifikasi diperlukan mekanisme yang rigid atau keadaan yang istimewa untuk melakukan perubahan (some primary force), hal ini dikarenakan konstitusi yang terkodifikasi adalah merupakan persetujuan antara rakyat dan negara (general agreement) yang menggambarkan kedaulatan rakyat yang kemudian menimbulkan konsekuensi yuridis apabila negara lalai dalam pemenuhan norma-norma konstitusi tersebut, bahkan pemenuhan norma tersebut yang merupakan kewajiban konstitusional negara tidak dapat ditunda-tunda pemenuhan atau pelaksanaannya, karena menunda-nunda penegakan hukum yang merupakan hukum yang berisikan keadilan (just law) adalah merupakan pengabaian atau pembangkangan terhdap keadilan itu sendiri (justice delayed is justice denied).



[1] Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3, (London: Blackstone Press ltd., 1997), hal. 3.

[2] Lebih lanjut lihat Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta; Konstitusi Press, 2005), hal. 19 – 34.

[3] William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya Constitutions and Consti­tu­tio­nalism 3rd edition, menyatakan: “The members of a political commu­nity have, bu definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State”, (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), hal. 9.

[4] Ibid., hal.12-13.

[5] dalam bukunya Miriam Budiarjo menggunakan istilah UUD untuk keduanya, untuk memudahkan pemahaman Penulis menggunakan istilah Konstitusi dan UUD.

[6] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2008. hlm.169.

[7] Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , hlm.65

[8] Ibid

[9] Jimly, Asshiddiqie. Konstitusi…Op. cit, hlm. 148. Lihat juga K.C. Wheare, Modern Constitution. Hlm. 19.

[10] Jimly, Asshiddiqie. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006 ,hlm. 148.

[11] Ibid, hlm. 167.

[12] Ibid, hlm. 178.

[13] Ibid

1 komentar: